Pemkot Prabumulih Tegaskan Komitmen Transparansi, BPK Mulai Audit LKPD 2025

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO – Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan komitmennya dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Hal ini terlihat dari kehadiran Wali Kota Prabumulih H. Arlan bersama Sekretaris Daerah H. Elman dalam kegiatan Entry Meeting pemeriksaan rinci serta penyerahan surat tugas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin, 6 April 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan dihadiri oleh tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan audit mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.

BACA JUGA:Wali Kota Prabumulih Tekankan Disiplin dan Profesionalisme ASN di Apel Bulanan

BACA JUGA:Terjebak Sindikat Internasional, PMI Prabumulih Pulang dengan Kisah Pahit

Tim pemeriksa dipimpin oleh Trisna Marlinda selaku Ketua Tim, dengan anggota Dwi Purwanto dan Meli Anggeraini.

Dalam kesempatan tersebut, tim BPK memaparkan secara detail mengenai cakupan pemeriksaan, metode audit yang akan digunakan, serta aspek-aspek penting yang menjadi fokus penilaian dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Audit ini berperan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, proses pemeriksaan juga menjadi sarana evaluasi guna menilai apakah penggunaan anggaran telah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Wali Kota H. Arlan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit oleh BPK.

BACA JUGA:Makam Keramat Puyang Ratu Pase di Prabumulih Terbakar, Warga Sempat Geger

BACA JUGA:Makam Keramat Puyang Ratu Pase di Prabumulih Terbakar, Warga Sempat Geger

Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyediakan data maupun dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sumber: