Sumsel Catat SiLPA Rp209 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan Tanpa Hambatan

PRABUMULIHPOS.CO - Kebijakan efisiensi anggaran serta refocusing yang dijalankan pemerintah pusat tidak menghambat pelaksanaan program prioritas maupun layanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.

Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Sumsel tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah dengan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp209,73 miliar.

Nilai SiLPA tersebut dipandang sebagai modal penting untuk melanjutkan pembangunan di tahun anggaran berikutnya sekaligus memperkuat berbagai program strategis yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Selatan dalam penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (22/6/2026).

BACA JUGA:Batas Penghasilan MBR Naik, Akses Rumah Subsidi di Sumsel Makin Terbuka

BACA JUGA:BSB Perluas Akses Kredit untuk Guru Bersertifikasi di Sumsel

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel serta dihadiri para anggota dewan dan jajaran pemerintah provinsi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari mekanisme evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.

“Pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari proses evaluasi bersama agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana sesuai target dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:BSB Perluas Akses Kredit untuk Guru Bersertifikasi di Sumsel

BACA JUGA:Truk Diduga Rem Blong di Flyover Gelumbang, Pasutri Tewas Tertimpa Saat Berkendara

Pertahankan WTP 12 Tahun Berturut-turut

Dalam pemaparannya, Gubernur juga mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sumsel yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 tahun berturut-turut.

Sumber: