2023 Belanja Modal Terjun Bebas

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO.ID - 2023 mendatang, Pemerintah Kota Prabumulih makin mengencangkan "ikat pinggang". Betapa tidak, anggaran untuk belanja modal terjun bebas menjadi Rp 50 Miliar. Sementara sebelumnya, belanja modal Kota Prabumulih mencapai Rp 300 Miliar

"Tadi kita baca belanja modal kita hanya Rp 50 Miliar. Kalau dulu belanja modal kita sempat mencapai Rp 300 miliar. Artinya dari 300 ke 50 miliar terjun bebas," kata Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya usai menghadiri paripurna penyampaian nota pengantar Walikota Prabumulih tentang  Rancangan APBD TA 2023 di ruang paripurna DPRD, Rabu (28/9/2022).

Nah, kata Ridho, dengan terjun bebasnya belanja modal. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur Kota Prabumulih kedepan. "Belanja modal, belanja infrastruktur  dan sebagainya disitu, untuk infrastruktur hanya 50 miliar," ucap Walikota menyampaikan untuk APBD 2023 yang tengah dibahas saat ini hanya sekitar Rp 814 Miliar.

Disinggung dengan anggaran yang minim tersebut, apa yang akan menjadi prioritas? Menurut Ridho pihaknya akan berupaya untuk menarik dana pusat. 

"Bingung kita, makanya kita berusaha untuk cari jalan lain. Kita berusaha cari dari pusat, misal Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Ridho. 

Dalam kesempatan itu, suami Hj Suryanti Ngesti Rahayu Ridho itu juga berharap masyarakat memaklumi bila masih banyak pembangunan yang tertunda.

"Kita harap masyarakat maklum, belanja modal hanya Rp 50 Miliar. Berarti bangunannya tidak akan merata dan mungkin ada yang pembangunannya kita tunda. Jadi nanti, masyarakat mohon, andaikan ada yang dicoret ada yang terlaksana. Mohon pengertian dari masyarakat karena itulah kondisi dari APBD kita," pungkas Ridho Yahya.

Sementara itu Ketua DPRD Sutarno SE menyampaikan, untuk pembangunan tahun 2023 akan menurun. "Mungkin tidak semua usulan masyarakat tercover di tahun 2023. Karena memang pembangunan menurun," katanya.

Sementara terkait pembahasan Raperda APBD 2023, nantinya akan dilanjutkan dengan rapat banggar (Badan Anggaran) "kemudian akan dibahas di komisi, untuk mengundang mitra OPD (Organisasi Perangkat Dareah) masing-masing," pungkas Sutarno.(*)