Dana Daerah Banyak Dipotong, Wako Berharap Gaji PPPK Dibayar Pusat

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO.ID - Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dilakukan oleh Pemerintahan Pusat masih memberatkan daerah.

Betapa tidak, saat ini ditengah minimnya APBD. Daerah harus dibebankan untuk membayar menggaji P3K.

"Sekarang baru benar yang gaji kita yang seleksi kita. Tapi kita berharap pusat yang gaji. Apalagi dana kabupaten kota sudah banyak dipotong," kata Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, dibincangi usai menghadiri peringatan HUT PGRI ke 77 dan Hari Guru Nasional (HGN) di Pendopoan Rumah Dinas, Kamis 1 Desember 2022.

Selain itu, Ridho juga berharap agar kiranya masalah tes P3K disamakan seperti ASN. "Walaupun yang ngetes pusat, mungkin dibuatlah seperti pegawai negeri kemarin jadi siapapun nggak bisa bermain," imbuhnya.

Disinggung banyaknya guru yang saat ini pensiun? Apakah banyak kekosongan. Hal itulah ungkap Ridho memanfaatkan kuota yang ada.

"Makanya kita sepanjang kuota kita, kita terima galo-galo minimal 3.000 lah sesuai dengan jumlah PHL," tuturnya.

Dimoment peringatan hari guru dan HUT PGRI, orang nomor satu di Kota Prabumulih ini menyampaikan harapannya agar pengelolaan SMA kembali ke daerah.

"SMA agar kiranya dikembalikan lagi ke kabupaten kota, supaya ada persaingan antara SMA kabupaten kota. Kan bangga kalau meletakkan di kabupaten kota SMA 1 Prabumulih, SMA 1 Muara Enim kan beda persaingan kita persaingan untuk arah yang positif," tukasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Prabumulih, Kusron SPd MSi mengatakan, tahun ini tercatat sekitar 100 guru yang pensiun. Nah, banyaknya guru pensiun tersebut mempengaruhi jumlah tenaga pengajar khususnya di tingkat SD.

"Banyak Guru honor SMP pindah ke SD jadi PPPK. Guru swasta pindah ke SD, karena lolos PPPK," pungkas mantan Kadisdik Kota Prabumulih ini.(08/mg01)