PRABUMULIHPOS.CO.ID - Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah resmi dibuka Presiden Joko Widodo di Balikpapan Sport & Conventions Center di Balikpapan, Rabu 22 Februari 2023.
BACA JUGA:Pelaku Sodomi Murid Les Miliki Fantasi Seksual Tak Wajar, Alatnya Dipesan Online
Pembukaan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah ditandai dengan pemukulan rebana oleh Presiden Jokowi. Ikut mendampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Hadir juga, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Mensesneg Pratikno dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
BACA JUGA:Wamentan : Perkebunan Nanas Kota Prabumulih Angin Segar Bagi Petani
Presiden Jokowi menaruh harapan besar pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah kali ini. Ia berharap Muktamar ini mampu menghasilkan agenda dan langkah-langkah besar bagi kemajuan Indonesia.
Karena Jokowi percaya pada nama besar dan visi Muhammdiyah dalam pembangunan bangsa. "Muhammadiyah ini memiliki nama besar. Muhammadiyah merupakan organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia," ungkapnya.
BACA JUGA:Nanas Prabumulih Termanis di Indonesia
Selain itu, kata Presiden Jokowi, Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, di mana penduduk Indonesia didominasi oleh anak muda.
"Ke depan, pemuda sangat berperan penting bagi negara kita, jangan sampai bonus demografi yang kita dapatkan justru menjadi beban, tapi menjadi modal untuk melompat maju menjadi negara yang adil makmur dan berkemajuan," ungkapnya.
BACA JUGA:Terhadap 4 Ranperda Prov Sumsel, Ini Tanggapan Gubernur
Dilansir lama kemenag.go.id, Kata Presiden Pemuda Muhammdiyah harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya kader-kadernya sehingga mampu memberi kontribusi terhadap kemajuan bangsa.
"Pembangunan SDM sangat penting, kalau saya melihat kenapa Korsel, Taiwan, Jepang bisa melompat maju, karena kualitas SDMnya yang mampu menciptakan sesuatu yang dibutuhkan dunia," harapnya.
BACA JUGA:Keren! BSI Melesat Jadi Bank Terbesar ke-6 di Indonesia
Tampak Hadir juga pada acara ini Panglima TNI, Kepala Polisi RI, dan para pejabat daerah. (*)