BACA JUGA:Ketua Demokrat Deni Victoria Optimis Demokrat di Prabumulih jadi Partai Pemenang
Misalnya mereka mau berurut, berobat dan lainnya karena sudah beberapa hari tidak tidur," terangnya.
Yasrin melanjutkan, pihaknya pun sudah melakukan monitoring di bank terkait Kelurahan mana yang sudah mengambil dana. Karena perintah KPU RI tanggal 15 ini sudah harus diclearkan semua.
Seperti di Sukajadi sudah monitoring dan sudah disampaikan ke grup terkait pendistribusian honor KPPS.
"Karena angkanya berbeda-beda. Seperti di Gunung Ibul saja anggaran gaji KPPS diatas Rp200 juta lebih. Maka bisa ketar-ketir juga kalau tidak ada brangkasnya," tukasnya.(*)