PRABUMULIHPOS.DISWAY.ID - Pemerintah Kota Prabumulih berencana untuk memulai normalisasi Sungai Kelekar pada tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh PJ Walikota Prabumulih, H. Elman ST MM.
"Untuk normalisasi Kelekar, kami masih menunggu persetujuan dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai)," kata Elman saat wawancara di kantornya.
Ia menambahkan, proyek pengerukan dan pembangunan talud akan segera dimulai setelah izin diterima.
Kepala Dinas PUPR Pemkot Prabumulih, H. Beni Akbari, melalui Kabid Program Dinas PUPR, Virza Anggi, menyatakan bahwa proyek ini sudah berada dalam tahap kontrak dan siap dilaksanakan.
BACA JUGA:Pembangunan BLK UPTP Prabumulih dalam Sorotan, Apa Kata Penjabat Walikota?
BACA JUGA:Pasar Murah di Prabumulih, Langkah Konkret Pemerintah Hadapi Inflasi
"Saat ini kami masih menunggu izin dari Kementerian PU melalui BBWS. Jika izin diberikan, kami siap untuk segera bekerja, karena sumber daya dan alat sudah tersedia," ujarnya.
Normalisasi ini akan mencakup empat kecamatan: Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Prabumulih Selatan, dan Cambai, dengan total anggaran mencapai Rp38 miliar.
Pekerjaan normalisasi akan dilakukan di sepanjang Sungai Kelekar di keempat kecamatan tersebut. Anggi menjelaskan bahwa talud akan dibangun di lokasi-lokasi tertentu yang berpotensi longsor.
"Fokus kami adalah mengatasi pendangkalan tanpa memperluas area, agar tidak menimbulkan masalah dengan warga, mengingat banyaknya bangunan di sekitar sungai," tambahnya.
BACA JUGA:Safari Jumat, Upaya Polres Prabumulih Membangun Keamanan Menjelang Pilkada
BACA JUGA:BPJS Kesehatan Hadirkan Kemudahan Baru dengan Integrasi Layanan PANDAWA dan CHIKA
Seorang warga Kelurahan Majasari, Hendra, berharap normalisasi dapat segera dilaksanakan. "Saat musim hujan, sungai sering meluap dan rumah kami terancam banjir," ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya penanganan pada bagian-bagian lain dari Sungai Kelekar yang membutuhkan talud.