PRABUMULIHPOS.DISWAY.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih mengadakan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait pengendalian jumlah penduduk serta program Keluarga Berencana (KB).
Kegiatan ini sejalan dengan kearifan budaya lokal, serta merupakan bagian dari program Bangga Kencana yang disampaikan oleh kelompok kerja advokasi kepada para pemangku kepentingan dan mitra melalui rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kelurahan dan desa pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Acara ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk Kepala Bidang PAUD dan PNF, Inspektorat, Bappeda, psikolog, dan Dinas KB, serta perwakilan dari sekolah jenjang KB, PAUD, dan TK.
“Sebagai anggota TPPS, kami berharap guru-guru PAUD segera melaporkan jika menemukan anak yang mengalami stunting di area pendidikan mereka,” ungkap Indra Bangsawan, Inspektur Inspektorat Kota Prabumulih, setelah acara.
BACA JUGA:Mengatasi Bullying di Sekolah, Kolaborasi untuk Keamanan Siswa di Prabumulih
BACA JUGA:SMKN 2 Prabumulih Juara Pertama Karnaval Budaya, Lestarikan Budaya Rambang yang Mulai Terlupakan
Dia menambahkan bahwa penurunan angka stunting di Kota Prabumulih bukan hanya hasil kerja dari pejabat wali kota, melainkan juga berkat kolaborasi semua pemangku kepentingan.
Kota Prabumulih juga menerima penghargaan berupa dana sebesar Rp5,7 miliar untuk pencapaian ini, yang akan dialokasikan untuk memperkuat program-program penanganan stunting serta isu kesehatan lainnya.
Terdapat pencapaian signifikan, di mana jumlah anak stunting di Kota Prabumulih berkurang dari 79 anak pada tahun 2023 menjadi 54 anak pada tahun 2024. Diharapkan angka ini terus menurun berkat kerjasama yang solid antara berbagai pihak.
“Penghargaan ini memotivasi kami untuk bekerja lebih keras. Target kami adalah menjadikan Kota Prabumulih bebas stunting. Untuk mencapainya, kolaborasi lintas sektoral sangat penting, dan setiap pihak harus menjalankan perannya dengan baik,” tutupnya.