Kasus Cerai PPPK di Prabumulih Meningkat: Ekonomi Seret hingga KDRT Jadi Pemicu

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO – Angka perceraian di Kota Prabumulih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Prabumulih, sejumlah kasus melibatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sejatinya termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Fenomena ini dinilai memprihatinkan karena PPPK diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

Humas PA Prabumulih, M. Miftah Mutaqin, mewakili Ketua PA Dwi Husna Sari SHI, membenarkan adanya peningkatan perkara cerai yang diajukan oleh PPPK.

“Ada belasan PPPK yang bercerai dari ratusan perkara perceraian hingga Oktober 2025,” ujarnya saat ditemui sejumlah wartawan.

BACA JUGA:Ambulans Desa Hadir, Warga Prabumulih Kini Lebih Mudah Akses Layanan Kesehatan

BACA JUGA:Pertamina EP Limau Field Ubah Limbah Batik Menjadi Peluang Ekonomi di Lubuk Raman

Didominasi Cerai Gugat, Dipicu Masalah Ekonomi dan Konflik Berkelanjutan

Sebagian besar permohonan perceraian yang melibatkan PPPK merupakan cerai gugat, yaitu gugatan yang diajukan istri kepada suami.

Penyebabnya pun relatif mirip: perselisihan berkepanjangan, tekanan ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Konflik yang tidak kunjung selesai jadi pemicu utama. Untuk rincian detailnya, tentu perlu kami pelajari lebih jauh,” tambah Miftah.

Beberapa PPPK mengajukan perceraian setelah resmi bekerja, dan banyak di antaranya mengaku tidak lagi mampu bertahan karena suami dianggap tidak menafkahi, tidak bekerja, atau bahkan melakukan kekerasan.

BACA JUGA:Pertamina EP Dorong Pertanian Berkelanjutan Lewat Pupuk Organik di PALI

BACA JUGA:Diskominfo Prabumulih Tegaskan Penggunaan Aplikasi ROMANTIK untuk Seluruh OPD

Terkendala Izin Atasan

Sumber: