Wajah Baru di Pemkot Prabumulih: 3 Camat dan 4 Lurah Dilantik, Evaluasi 6 Bulan

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO – Setelah cukup lama sejumlah jabatan diisi pelaksana tugas, Pemerintah Kota Prabumulih akhirnya menetapkan pejabat definitif di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 254 pejabat serta kepala sekolah di lingkungan Pemkot Prabumulih yang digelar pada Minggu sore, 25 Januari 2026.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H Arlan. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin optimal dan profesional.

BACA JUGA:Kemenkeu Bantah Hoaks Isu Menkeu Purbaya Tertipu Dana Rp200 Triliun

BACA JUGA:Kelurahan Wonosari Serahkan SK Ketua RT, Dua Wajah Baru Resmi Dilantik

Dalam arahannya, Wali Kota H Arlan menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk mendorong percepatan kinerja aparatur.

“Jabatan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Saya yakin saudara-saudara yang dilantik mampu menjalankan amanah ini dengan baik,” ujar Arlan.

Ia menjelaskan, sebelumnya masih banyak jabatan struktural, khususnya eselon II, yang diisi oleh pelaksana tugas, sehingga dinilai kurang maksimal dalam mendukung efektivitas pemerintahan.

“Sekarang seluruh jabatan tersebut telah diisi secara definitif. Jumlah terbanyak memang berada pada posisi kepala seksi,” ungkapnya.

BACA JUGA:Jembatan Muara Dua Segera Dibangun Permanen, Pemkot Ajukan Bantuan Provinsi

BACA JUGA:Navigasi Makin Praktis, Gesture Control Huawei Mate 80 Pro Jadi Andalan Flagship 2026

Selain pejabat struktural, Pemkot Prabumulih juga melantik puluhan kepala sekolah dari jenjang TK, SD, hingga SMP yang sebelumnya berstatus Plt. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat manajemen pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah negeri.

Arlan menambahkan, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses pertimbangan dan evaluasi. Bahkan, sebelum pelantikan, ia mengaku telah menanyakan langsung kesiapan dan komitmen mereka.

Sumber: