Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi Tracing Covid-19 Rizieq Shihab

JAKARTA Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pemerintah bisa memproses hukum pihak pihak yang terlibat dalam penolakan tracing Covid 19 terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab Mahfud mengatakan siapapun yang menghalang halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan bisa diancam dengan pasal 212 dan 216 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 212 dan 216 Jadi ada perangkat hukum di sini buat bisa diambil oleh pemerintah kata Mahfud dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta Minggu 29 11 Mahfud membenarkan pasien memiliki hak untuk merahasiakan catatan kesehatannya berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Namun menurutnya ada ketentuan khusus yang tidak memberlakukan kerahasiaan data pasien tersebut Tetapi di sini berlaku dalil lex specialis derogat legi generalis bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan kata Mahfud Dalam kasus Rizieq kata Mahfud berlaku hukum khusus yaitu Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Kedua aturan itu menyebutkan catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan alasan tertentu Untuk itu pemerintah mengimbau kepada Rizieq Shihab agar kooperatif dalam rangka penegakan hukum Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama kata Mahfud Ia menambahkan seumpama Rizieq Shihab dinyatakan sehat dan tidak dapat menulari Covid 19 kepada orang lain bisa saja Imam Besar FPI tersebut yang tertular karena kerap berada di antara kerumunan orang Secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi penularan Covid 19 kata Mahfud Dia mengatakan pihak RS UMMI dan MER C juga akan dimintai keterangan oleh pihak berwajib Untuk itu Mahfud meminta pihak terkait dapat kooperatif dan wajib hadir agar kepolisian bisa mendalami keterangan keterangan dari yang bersangkutan Dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data data teknis Tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang apa yang diperlihatkan bagaimana siapa saja yang masuk dan sebagainya Jadi tidak harus dianggap ia telah melanggar Undang Undang kata Mahfud Mahfud mengatakan MER C tidak memiliki laboratorium terdaftar di Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang berwenang melakukan tes Covid 19 Meskipun berdasarkan catatan MER C itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes demikian Mahfud Diketahui Rizieq Shihab sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Ummi Bogor setelah menghadiri berbagai kegiatan selama sepekan lebih sepulangnya dari Indonesia pada Selasa 10 11 lalu Rizieq menolak untuk menjalani tes usap Covid 19 oleh Dinas Kesehatan Bogor dengan alasan telah menjalani tes usap secara mandiri Namun Rizieq enggan menginformasikan ke Satgas Covid 19 Kota Bogor mengenai hasil swab yang kabarnya dilakukan Mer C Belakangan Rizieq meninggalkan RS Ummi secara diam diam pada Sabtu 28 11 malam riz fin

Sumber: