Soroti Paripurna Tak Kourum Tiga Kali, Sarankan Perlu Mediasi Pemkot dan DPRD

//Jangan Biarkan Isu Liar Berkembang, Segera Cari Solusi

PRABUMULIH – Tiga kali DPRD mengelar sidang LPJ Wako 2021 di Ruang Sidang Paripurna, belakangan selalu gagal karena tidak kourumnya para Anggota DPRD.

Hal itu jelas menjadi sorotan semua pihak, salah satunya Partai Golkar selaku Partai Pengusung dan Pemenang Pemilu 2019 silam.

Ketua DPD II Partai Golkar, Syamdakir Edy Hamid ST menyatakan, keprihatian terhadap hal itu , jika ini terus terjadi seolah ada hubungan tidak harmonis antara Pemkot dan DPRD , sedangkan wako dan Wawako itu diusung oleh semua partai dikota prabumulih ini pada pilkada 2019 yg lalu,” terang Uncle Syam, sapaan akrabnya, Kamis (14/7/2022).

Dan, ia menyarankan, agar adanya mediasi antara Pemkot dan Dewan guna mencari solusi segera atas permasalahan itu.

“Kalau saya lebih mengajak kita semua berpikir positif saja dan tidak boleh berasumsi dan berpikiran liar. Karena itu akan membuat makin blunder. Toh kita juga belum tau persis apa sesungguhnya menyebabkan ini tidak korum, apa faktor kesengajaan atau karna faktor kebetulan momennya bertabrakan , disini peran jeli pimpinan DPR dan sekwan dan banmus dalam menentukan jadwal yg tepat ,” terangnya.

Menurut uncle Syam, paripurna pertama sampai paripurna ketiga ada peningkatan kehadiran anggota dewan. “Jadi menurut saya ini bisa menepis isu mengatakan dewan minta jatah kue ke Pemkot sehingga sengaja tidak masuk paripurna ,” sebutnya.

“Coba kita ingat paripurna ke 1 ada 2 hadir, paripurna ke 2 ada 10 hadir dan paripurna ke 3 ada 13 hadir , artinya ada kemungkinan ketidak hadiran itu bukan karna kesengajaan,” tambahnya.

Ia pun, agak sedikit mengoreksi statmen Wako yg menyesalkan ketidak hadiran sambil memberikan komentar yg terlampau melebar, menurutnhya bisa memperdalam opini negatif di publik. “Padahal sebenarnya, kan belom tau persis penyebab tidak korum tersebut apa. Hal ini harus kita jaga jangan sampai masyarakat menilai ada hubungan tak harmonis antara Pemkot dan Dewan, ini mesti dihindari,” saran Ketua FKKPI dan PDBI ini.

Lanjut suami Wulandari SE ini, secara kacamata politis, ada baiknya masing-masing pihak sama-sama mengkoreksi. “Jadi Wako juga koreksi dari sisi eksekutif , Dewan juga koreksi dari sisi tugas dan fungsinya. Kalau kita mau berandai andai, bisa saja kemungkinan ketidakhadiran Anggota Dewan karna bentuk kekecewaan terhadap Pemkot. Kekecewaan apa ? Bisa saja kekecewaan karena ada bahan usulan dewan berasal dari aspirasi masyarakat melalui reses tidak dimasukkan dalam rencana kerja anggaran disusun,” tukas pria penyuka olahraga off-road ini.

Ucapnya, mungkin karna berulang- begitu sehingga Dewan merasa kecewa .Toh sebagai fungsinya, tidak hanya sebagai budgeting dan anggaran serta pengawasan saja. Tetapi, Dewankan juga menampung aspirasi masyarakat melalui reses dan juga aspirasi partai politik . Itu salah satu kemungkinannya . Mungkin juga karena memang berhalangan karna ada kegiatan lain yg bersamaan dgn momen waktu paripurna .

Jadi menurut saya , perlu adanya mediasi baik antara Pemkot dan Dewan, siapa mediatornya , Pemkot bisa komunikasi dgn pimpinan DPR , bisa juga lewat gubernur atau bisa dgn partai politik pengusung, kan wako dan Wawako diusung oleh mayoritas partai di prabumulih ini.

“Wako dan Wawako ini diusung partai Golkar termasuk semua partai di Prabumulih ini , nanti saya akan memanggil fraksi Golkar menanyakan hal tersebut,” ucapnya.

Sambungnya, karena sejauh ini dalam pengamatan Fraksi Golkar hadir dalam setiap paripurna walaupun tampak ada tidak lengkap. “Dikarenakan memang ada tugas partai kebetulan berbarengan paripurna seperti paripurna kedua berbarengan Musdalub Partai Golkar di Palembang. Dari saya menyarankan adakan mediasi dan komunikasi yg baik dan jangan serta hindari berasumsi yang tidak penting. Ya kan, bisa bicara sambil nyeruput kopikan sama-sama wong Prabomoleh demi Prabumulih dan kemajuan Prabumulih ,” saran Syam.

Sumber: