Penggunaan Mobil Listrik, Wako Sebut Tergantung Keuangan

Penggunaan Mobil Listrik, Wako Sebut Tergantung Keuangan

SOSIALISASI : Pihak PLN mensosialisasikan penggunaan mobil listrik, motor listrik dan kompor listrik sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia, di halaman Pemerintah Kota Prabumulih. Foto : anggi/prabupos--

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO.ID - PT PLN (Persero) mensosialisasikan penggunaan mobil listrik, motor listrik dan kompor listrik sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia, di halaman Pemerintah Kota Prabumulih.

 

Manager PLN Kota Prabumulih, Helmi Lajuardi mengatakan banyak keunggulan yang didapat dari kendaraan listrik dibanding kendaraan yang menggunakan minyak.

 

"Lebih hemat energi dan tidak menimbulkan polusi udara dan suara," jelasnya, Jumat (23/09/2022).

 

Disinggung mengenai harga, Helmi menuturkan untuk 1 unit mobil listrik seharga Rp 700 juta. "Untuk kompor antara Rp 500 ribu - Rp 700 ribu," tuturnya.

 

Sementara itu Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan kalau mobil dinas Pemkot akan diganti ke mobil listrik tergantung keuangan.

 

"Tergantung keuangan, tapi kalau ada intruksinya ya boleh, pasti senang semua pegawai," kata Ridho. 

 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres kendaraan listrik. Tak ayal, Menteri hingga Gubernur-Bupati-Walikota wajib patuhi aturan tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya mengaku ada dua kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut.

 

"Kita kan ada dua kapasitas, kalau kapasitas Wali Kota kita mengikuti program dari pemerintah. Tapi kalau secara pribadi apakah kita tidak prihatin dengan kondisi saat ini," sebutnya dibincangi di ruang kerja nya, Kamis (15/9). 

 

Orang nomor satu di kota nanas itu mengaku, disaat sekarang ini kondisi minyak naik, sembako naik, angkutan naik dan semua nya naik. Disatu sisi kita mau beli mobil baru. "Apa tidak menciderai hati masyarakat, kan mobil listrik itu beli juga," sambungnya.

 

Masih kata Ridho. Disatu sisi, sekarang banyak terjadi pemangkasan-pemangkasan sehingga perlu kita fikirkan lagi. "Maksud kita nantilah kalau sudah normal, sudah tenang dan ekonomi sudah membaik kemudian juga anggaran di pemerintahan sudah agak stabil baru kebijakan itu (beli mobil listrik, red) kita lakukan," jelasnya.(*)

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: