Masih Ada Waktu, Dewan Desak BKPSDM Kirim Data Honorer dan SPTJM ke BKN

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO.ID - Kota Prabumulih, masuk dalam daftar 120 instansi pemerintah pusat dan daerah yang belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk data non-ASN, baik honorer K2 maupun non-K2.

BACA JUGA:Ratusan Ribu Honorer K2 & Non-K2 Bakal Menangis, Ini Penyebabnya

Oleh karena itulah, Kota Prabumulih masuk dalam salah satu Kota yang mendapat peringatan dari Badan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pendataan non ASN atau honorer.

Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE MIKom melalui Wakil Ketua H Ahmad Palo SE mengaku sangat menyayangkan. Apalagi Kota Prabumulih satu-satunya di Sumatera Selatan yang masuk dalam daftar belum menyampaikan laporan SPTJM.

BACA JUGA:Ini Rekomendasi Game Penghasil Saldo DANA Bisa Tiap Hari Gajian, Anda Bisa Tes

"Kita mengetahui itu beberapa waktu lalu, Prabumulih satu-satunya diantara 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang menurut data yang disampaikan oleh BKN kita belum melaporkan SPTJM tenaga honorer ataupun pegawai non ASN," kata Ahmad Palo diruang kerjanya, Selasa 21 Maret 2023.

Atas hal itu, Ahmad Palo mengungkapkan pihaknya berharap dan mendesak Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal ini Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera menindaklanjuti hal tersebut.

BACA JUGA:Polres Prabumulih Kantongi Identitas Pelaku Penyebar Video Syur Hello Kitty

"Sangat berharap secepatnya (menyampaikan laporan,red) karena waktunya masih ada. BKN masih memberikan waktu sampai 31 Maret, artinya ada beberapa hari lagi batas akhir pelaporan tenaga honorer kita. Jadi kita harapkan bahwa pemerintah kota melalui bkpsdm segera mungkin untuk melaporkan ke BKN sehingga ada harapan tenaga honorer ini untuk mengikuti proses penerimaan P3K," jelasnya.

Menurut pimpinan DPRD Kota Prabumulih tiga periode ini, hal ini merupakan suatu kelalaian. Sebab kata dia, saat pertemuan dengan BKPSDM beberapa waktu lalu terkait PPPK tenaga kesehatan BKPSDM sudah menyampaikan bahwa sudah melapor ke pusat terkait data honorer.

BACA JUGA:Pemeran Video Syur Hello Kitty Sudah Tiga Kali Digerebek, Dinding Rumah Bertuliskan Pelakor Tetap Pelakor

"Tapi kenyataannya yang kita sekarang, data BKN di antara 17 kabupatan dan Kota hanya Prabumulih yang belum memasukkan," lanjutnya.

Disinggung, apakah sudah banyak keluhan dari honorer yang masuk ke DPRD? "Kalau keluhan langsung belum, tapi kita respon ini. Sangat disayangkan apabila nanti kita lambat melaporkan ke pusat sehingga harapan tenaga honor Prabumulih untuk mengikuti program P3K terhambat terhalang karena kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah kota," tukasnya.

BACA JUGA:Pasca Digeruduk Emak-Emak, Pameran Video Syur Hello Kitty Sempat Pulang ke Remahnya 

Sumber: