Walikota Prabumulih Tegaskan OPD Harus Kerja Ikhlas untuk Pelayanan Maksimal

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO– Walikota Prabumulih, H Arlan, menekankan pentingnya perbaikan pelayanan publik oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Pernyataan tersebut disampaikan H Arlan saat mengumpulkan para kepala OPD di Gedung Kesenian Rumah Dinas belum lama ini.

“Cak berharap seluruh OPD bisa bekerja sama dengan baik, bergotong-royong membantu masyarakat,” tegas Walikota yang akrab disapa Cak Arlan kepada wartawan.

Menurut Cak Arlan, masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan dan bantuan dengan cara yang baik. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah pertolongan dari kita. Selama kita menjabat, inilah kesempatan untuk memberikan manfaat kepada mereka. Itu selalu saya sampaikan kepada OPD, bantu masyarakat semaksimal mungkin,” ujarnya.

BACA JUGA:NIAT MILA: Pertamina EP Limau Field Dorong Kemandirian Perempuan di Desa Tanjung Menang

BACA JUGA:PDIP Dorong Penambahan Ruang Kelas di 3 SMP Prabumulih untuk Cegah Masalah Dapodik

Selain itu, Cak Arlan menekankan pentingnya bekerja dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan. “Kalau bekerja tidak dengan hati yang tulus, hasilnya tidak maksimal. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas,” lanjutnya.

Suami Hj Linda ini juga menyinggung soal kinerja OPD yang menerima raport merah. Menurut Cak Arlan, sebenarnya kinerja OPD cukup baik, hanya saja laporan pekerjaan belum disampaikan dengan maksimal.

“Kami memang banyak raport merah, tapi sebenarnya pegawai sudah bekerja dengan baik. Masalahnya, hasil kerja itu tidak dilaporkan sehingga penilaian terlihat merah,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Cak Arlan juga membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi dan pendataan ulang seluruh penerima bantuan sosial (Bansos) di Prabumulih.

BACA JUGA:HUT ke-24, Prabumulih Mantapkan Langkah Menuju Kota MAS: Makmur, Aman, Sejahtera

BACA JUGA:NIAT MILA: Pertamina EP Limau Field Dorong Kemandirian Perempuan di Desa Tanjung Menang

Langkah ini bertujuan memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan tidak salah alamat. “Penyaluran bantuan harus sampai ke warga yang paling membutuhkan, bukan sampai salah alamat,” kata Cak Arlan.

Ia menegaskan bahwa masalah ketidaktepatan data tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Sumber: