Pemkot Prabumulih dan Badan Pusat Statistik Perkuat Sinergi, Sensus Ekonomi 2026 Dimatangkan

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO – Pemerintah Kota Prabumulih terus memperkuat komitmennya dalam penyediaan data statistik yang akurat melalui kunjungan kerja Wali Kota H. Arlan bersama Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M. ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih.

Agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mendorong penguatan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BPS Prabumulih.

Wali Kota H. Arlan menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Ia menyampaikan bahwa Pemkot Prabumulih siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran pelaksanaan sensus tersebut.

BACA JUGA:PPP Prabumulih Tuntaskan Muscab VI, Evi Susanty Masuk Tim Formatur Kunci

BACA JUGA:Satresnarkoba Prabumulih Bongkar Kasus Narkotika, Pelaku Jual Beli Ekstasi Diamankan

Menurutnya, data yang valid dan akurat menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Kepala BPS Kota Prabumulih, Jupni Amnus, SE., MM., menyatakan bahwa kerja sama yang terjalin antara BPS dan Pemerintah Kota semakin memperkuat kualitas data yang dihasilkan.

Ia menilai kolaborasi tersebut sangat penting dalam mengintegrasikan data agar lebih berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan maupun evaluasi kebijakan pembangunan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:1.000 Lampu LED Dibagikan di Prabumulih, Warga Muara Dua Barat Nikmati Penerangan Hemat Energi

BACA JUGA:Tekan Sampah ke TPA, Prabumulih Andalkan Partisipasi Warga

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten I, Inspektur Kota Prabumulih, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PUPR, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Sumber: