Pemkot Prabumulih Genjot Capaian MCP, Perkuat Komitmen Cegah Korupsi

Pemkot Prabumulih Genjot Capaian MCP, Perkuat Komitmen Cegah Korupsi

Pemkot Prabumulih Genjot Capaian MCP, Perkuat Komitmen Cegah Korupsi--Foto: Prabupos

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO – Pemerintah Kota Prabumulih terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat capaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP), program pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Area MCP KPK RI yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, Kamis (18/6/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman ST MM.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, jajaran Inspektorat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim yang bertugas melakukan penginputan data dan pemenuhan indikator MCP.

BACA JUGA:Pertamina Drilling Bekali Ratusan Mahasiswa PNJ Hadapi Dunia Kerja Industri

BACA JUGA:Peringati 1 Muharam, Warga Majasari Diajak Maknai Hijrah dengan Aksi Nyata

Dalam kesempatan itu, H. Elman menekankan bahwa pemenuhan indikator MCP bukan sekadar menjalankan kewajiban administrasi. Menurutnya, setiap data dan dokumen yang diunggah mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Karena itu, seluruh OPD diminta untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam memenuhi indikator yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Ia menegaskan bahwa kelengkapan dokumen, ketepatan data, serta validitas informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi penilaian capaian MCP Kota Prabumulih.

H. Elman menjelaskan bahwa MCP merupakan sistem yang digunakan KPK untuk memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan langkah-langkah pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Melalui sistem ini, tingkat komitmen daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diukur secara objektif.

BACA JUGA:Kasus Suap Proyek Irigasi Muara Enim Memasuki Fase Krusial, Dua Tersangka Ditahan

BACA JUGA:Pimpin Apel Mingguan, Sekda Prabumulih Tekankan Disiplin dan Pelayanan Prima ASN

Penilaian MCP mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, hingga pengawasan internal.

Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh indikator yang menjadi tanggung jawabnya dapat dipenuhi sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait