Roy Riady : Dewan Tidak Boleh Bagi-bagi Proyek

Prabumulihpos co id Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Prabumulih mendapat warning dari Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Prabumulih Roy Riady SH agar tak bermain proyek Hal itu disampaikan oleh pria yang pernah menjadi pejabat KPK dikegiatan Bimbingan Teknis Bimtek pencegahan korupsi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Prabumulih di ruang rapat DPRD Prabumulih Selasa 7 6 2022 Dewan tidak boleh bagi bagi proyek Itu saya ingatkan Yang bisa dilakukan dewan itu memperjuangkan anggaran aspirasi rakyat didapillnya sesuai dengan kewenangannya kata Roy Riady kepada wartawan Ditegaskannya bila anggota DPRD ada yang berani besok proyek hal itu merupakan tindak pidana Tapi kalau dewan bagi bagi proyek atau jadi kontraktor saya ingatkan itu merupakan tindak pidana karena akan berpotensi conflict of interest kewenangan tegasnya Ia berharap melalui sosialisasi yang dilakukan bisa mencegah terjadinya pelanggaran dan tidak korupsi Harapan saya sederhana supaya tidak ada korupsi Karena korupsi ini semua masuk dari fungsi pengawasan kami masuk ujarnya Fungsi pengawasan pihaknya sebagai aparat penegak hukum APH masuk semua Baik di proses penganggaran Kejari berfungsi untuk mengawasi Jangan sampai nanti ada transaksional dalam hal pembahasan anggaran sambungnya menambahkan dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban APBD juga akan diawasi jangan sampai ada kerugian negara karena harus dipertanggungjawabkan penggunaannya Dalam kesempatan itu pria yang pernah bertugas sebagai JPU di KPK itu menegaskan pihaknya akan memperkuat pengawasan Juga akan perkuat kerjasama dengan pihak lain terutama APIP dan masyarakat dalam hal pengawasan imbuhnya Lebih jauh ia menjelaskan pada prinsipnya anggota dewan mempunyai fungsi kewenangan sebagai fungsi penganggaran dan pengawasan Dimana fungsi itu harus digunakan sebagai kewenangan Artinya DPRD itu awal dari proses pengambilan keputusan politik keputusan menetapkan kebijakan kebijakan jadi di situ harus benar benar dalam hal proses pembahasan Di badan anggaran jangan sampai nanti anggaran itu tidak optimal tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Sehingga saya menekankan untuk DPRD benar benar agar bersifat akuntabel profesional jelasnya Sementara itu Ketua DPRD Prabumulih Sutarno menyampaikan Bimtek yang diberikan oleh pihak kejaksaan sangat bagus sekali Banyak masukan Kajari tadi dan mengingatkan kita sebagai lembaga DPRD untuk mengesahkan anggaran dan disisi pengawasan kita juga harus lebih proaktif sebutnya Dengan diadakannya Bimtek kata dia asa banyak masukan dari kejari Seperti terkait reklame yang belum termanfaatkan dengan baik dan belum bisa dikelola untuk menghasilkan PAD lebih banyak dan banyak saran dan masukan lainnya tukasnya 08