Kepala Daerah Banyak Terlibat Kasus Korupsi, Kemendagri Benahi Sistem Perizinan

Prabumulihpos co id JAKARTA Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Akmal Malik menanggapi adanya sejumlah kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi Menurutnya hal tersebut bisa diminimalisir melalui omnibus law pada Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kami berharap omnibus law ini menjadi satu solusi ketika nanti perizinan perizinan itu lebih terdigital pendekatannya melalui pendekatan virtual tidak lagi temu muka kata Akmal di Mercure Convention Center Ancol Jakarta Utara Kamis 21 20 Dengan begitu Akmal meyakini jumlah kepala daerah yang terlibat masalah hukum khususnya tindak pidana korupsi bisa lebih sedikit Kemudian Akmal juga menyebutkan persoalan dalam kasus korupsi kepala daerah bukan hanya pada tata kelola pemerintahan melainkan juga faktor keserakahan individu Kalau itu persoalan greedy tentu kami enggak bisa mendeteksi tetapi yang berkaitan dengan tata kelola kami akan coba sempurnakan melalui Perda PP atau yang lain lanjut dia Akmal mengakui salah satu permasalahan yang terjadi dalam kasus korupsi kepala daerah ialah soal perizinan sehingga pihaknya merasa perlu memperbaiki sistem perizinan Jadi nanti tidak ada lagi temu antara mereka yang mengajukan izin dengan mereka yang memberikan izin tambah Akmal Alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN itu menilai perizinan dengan pendekatan virtual akan lebih efisien dan objektif Sekali lagi kami mencoba membuat sistem yang baik dan omnibus law ini adalah solusi untuk mengurangi angka pelanggaran kepala daerah pungkas Akmal mcr9 jpnn