Namun, jauh lebih banyak guru honorer yang belum bisa ikut PPG.
BKH PGRI meminta kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk memudahkan para guru honorer bisa ikut PPG dengan SK Dinas Pendidikan.
"Masih banyak persoalan dunia pendidikan yang harus diperhatikan serius oleh pemerintah pusat. Jangan terlalu banyak peraturan di negeri ini," tegas tokoh muda pendidikan di Riau ini.
Dia menambahkan, 19 ribu honorer di Provinsi Riau butuh perhatian pemerintah pusat, baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kami sangat mengapresiasi perjuangan dan dukungan dari Bapak Gubernur Riau terhadap guru honorer dan tendik. Semoga diperhatikan pemerintah pusat," pungkasnya. (esy/jpnn)