Pj Bupati Muara Enim Tekankan Peningkatan Kinerja dan Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024
PRABUMULIHPOS.DISWAY.ID – PJ Bupati Muara Enim, Hengky Putrawan memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
Pj Bupati Muara Enim, Henky Putrawan, menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar ASN tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024 untuk menjamin proses pemilihan yang adil dan tidak berpihak.
Dalam Rapat yang berlangsung di Ruang Pangripta Nusantara, Kantor Bappeda, pada Senin, 29 Juli 2024, Henky Putrawan menegaskan pentingnya ASN dalam meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga netralitas menjelang Pilkada 2024.
BACA JUGA:KABAR DUKA, Jemaah Haji Asal Palembang dan OKU Timur Wafat di Arab Saudi
BACA JUGA:Pernah Dengar? Ini 4 Tradisi Sumatera Selatan yang Patut Kamu Ketahui
Henky Putrawan menekankan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai pelayan publik dalam pembangunan daerah.
Oleh karena itu, mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Muara Enim. Pj Bupati meminta agar pelaksanaan program unggulan dipercepat guna mencapai target pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Memasuki semester kedua tahun anggaran 2024, Kabupaten Muara Enim terus melaksanakan berbagai program unggulan, termasuk pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan optimalisasi penyerapan anggaran.
BACA JUGA:Sampaikan Terima Kasih, Lury Elza Alex Noerdin Silaturahmi dengan Tim Sukses di Prabumulih
BACA JUGA:Ada Nama Adik Herman Deru, Inilah 6 Caleg Duduki Kursi DPRD Provinsi Sumsel Dapil 4 OKUT
Semua ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mencapai target pembangunan.
Menjelang Pilkada 2024, Henky Putrawan mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas. ASN harus bebas dari pengaruh politik praktis dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.