Wawan berharap kebijakan pemotongan dana transfer dapat dievaluasi, apalagi tahun depan akan ada Menteri Keuangan baru. Jika alokasi dana kembali normal, ruang fiskal Prabumulih bisa pulih sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan adanya Menteri Keuangan baru, kita berharap pemotongan dana transfer bisa dikembalikan seperti sediakala,” harapnya.
BACA JUGA:Ambulans Desa Hadir, Warga Prabumulih Kini Lebih Mudah Akses Layanan Kesehatan
BACA JUGA:Menag Perkuat Regulasi Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan
Di tengah menurunnya APBD dan meningkatnya belanja pegawai, Pemkot Prabumulih kini harus menyusun kembali prioritas pembangunan. Meski ruang gerak terbatas, pemerintah tetap berkomitmen menjaga:
Stabilitas pendapatan pegawai
Pemenuhan hak PPPK
Kelancaran pelayanan publik
Penggunaan anggaran yang lebih efisien
Situasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Prabumulih untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih disiplin dan berkelanjutan. (*)