Di sisi lain, masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri kembali diingatkan agar mengikuti prosedur resmi. Keberangkatan melalui jalur nonprosedural dinilai berisiko tinggi, terutama dalam hal perlindungan hukum dan keselamatan saat terjadi kondisi darurat.
Dengan pendataan yang terstruktur, koordinasi lintas instansi, serta kesiapsiagaan menghadapi dinamika konflik Timur Tengah, Pemerintah Kota Prabumulih memastikan para PMI asal daerah tersebut tetap berada dalam pengawasan dan perlindungan maksimal.