Selain itu, sistem pembayaran juga akan disesuaikan dengan hasil pencatatan meter bagi pelanggan tertentu agar lebih akurat.
BACA JUGA:PKK Prabumulih Perkuat Peran Keluarga Lewat Evaluasi 10 Program Pokok di Patih Galung
BACA JUGA:Pekarangan Jadi Sumber Pangan, Pisang Lilin Subur di Rumah Warga Majasari Prabumulih
Meski demikian, pihak manajemen mengakui bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menutup defisit operasional. Jika seluruh pelanggan patuh membayar, pendapatan diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp1,2 miliar per bulan, yang masih belum mencukupi kebutuhan perusahaan.
“Langkah ini setidaknya dapat membantu mengurangi beban keuangan, meskipun belum menjadi solusi menyeluruh,” ungkap Heriyanto.
Kondisi keuangan yang sulit ini juga diperburuk oleh sejumlah persoalan internal perusahaan. Dalam beberapa waktu terakhir, PD Petro Prabu sempat menjadi perhatian publik terkait polemik program gas gratis, dugaan pelanggaran etika oleh mantan pejabat, hingga kontroversi penunjukan pejabat baru yang dikaitkan dengan unsur politik.
Berbagai isu tersebut bahkan telah dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Prabumulih yang menyoroti tata kelola perusahaan.
Pemerintah Kota Prabumulih menilai bahwa pemulihan kondisi PD Petro Prabu membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara cepat. Diperlukan perbaikan menyeluruh, mulai dari sistem pengelolaan hingga peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Manajemen menargetkan pembenahan sistem dan kebijakan dapat mulai berjalan dalam tiga bulan ke depan. Namun, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, krisis ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada layanan distribusi gas kota yang menjadi kebutuhan penting warga Prabumulih.