Ratusan Massa APM Kepung DPRD, Keluhkan Dampak Operasional Kereta Api

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM– Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Prabumulih, Rabu (13/5/2026). Dalam aksi tersebut, ratusan massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait aktivitas perusahaan, mulai dari persoalan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dampak operasional kereta api, hingga mekanisme perekrutan tenaga kerja.

Aksi yang dipimpin langsung Ketua Umum APM, Adi Susanto SE, berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa datang menggunakan sepeda motor dan mobil pikap sambil membawa spanduk serta poster berisi berbagai tuntutan kepada PT KAI, perusahaan migas, dan pemerintah daerah.

Dalam orasinya, Adi Susanto menyoroti tingginya intensitas perjalanan kereta api yang dinilai memicu kemacetan di beberapa titik perlintasan di wilayah Kota Prabumulih.

Menurutnya, kondisi tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari karena antrean kendaraan sering terjadi saat kereta melintas.

BACA JUGA:115 Lansia di Prabumulih Diwisuda, Bukti Semangat Belajar Tak Kenal Usia

BACA JUGA:Jangan Live TikTok Saat Bertugas, Wali Kota Prabumulih Ingatkan ASN Jaga Marwah

Selain persoalan lalu lintas, APM juga mempertanyakan kontribusi sosial perusahaan terhadap warga sekitar. Mereka menilai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Adi mengatakan, masyarakat selama ini lebih banyak menerima dampak operasional perusahaan, sementara kontribusi dalam bentuk pemberdayaan maupun bantuan sosial dinilai belum sebanding.

Tak hanya itu, massa aksi turut menyinggung proses penerimaan tenaga kerja di salah satu anak perusahaan Pertamina. APM meminta DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen yang dianggap belum sepenuhnya transparan dan belum memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kami berharap perekrutan dilakukan secara terbuka, adil, dan tetap mengutamakan putra-putri daerah yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan,” ujar Adi.

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg, Warga Cambai Serbu Gas Murah

BACA JUGA:Wali Kota Arlan Lepas 169 Jemaah Haji, Tiap Jemaah Dapat Uang Saku Rp1 Juta

Pria yang akrab disapa Santon itu menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan apabila belum mendapat solusi yang jelas.

Ia menilai persoalan yang disampaikan dalam aksi itu menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun perusahaan terkait.

Sumber: