Pemerintah Kota Prabumulih Mulai Awasi Perbaikan Kinerja OPD Pasca Rapat Korsupgah KPK

Pemerintah Kota Prabumulih Mulai Awasi Perbaikan Kinerja OPD Pasca Rapat Korsupgah KPK

Pemerintah Kota Prabumulih Mulai Awasi Perbaikan Kinerja OPD Pasca Rapat Korsupgah KPK--Foto: Prabupos

PRABUMULIHPOS.DISWAY.ID – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Prabumulih mendapat perhatian serius terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Hal ini disampaikan oleh Penjabat Walikota Prabumulih, H. Elman, ST., MM., setelah rapat koordinasi dan supervisi terkait pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat pada Kamis, 14 November 2024.

Elman menyatakan bahwa setiap OPD memiliki tugas penting untuk memperbaiki kinerjanya. 

“Setiap OPD memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan pelayanan. Tidak ada alasan untuk merasa puas. Kita harus terus berupaya memperbaiki diri,” ujarnya, didampingi Inspektur Pemkot Prabumulih, H. Indra Bangsawan.

BACA JUGA:Dua Polsek Baru Akan Didirikan di Prabumulih, Ini Tujuan Utamanya

BACA JUGA:35 Pelamar PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, Apa Langkah Selanjutnya dalam Seleksi PPPK?

Untuk mewujudkan perbaikan tersebut, Pemkot Prabumulih akan langsung melakukan pengawasan terhadap OPD yang dianggap memerlukan perbaikan. 

"Kami akan mulai pengawasan pada hari Senin sesuai dengan prioritas yang ada," tegasnya.

Rapat dengan tim Korsupgah KPK tersebut merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan. Kunjungan KPK kali ini menjadi yang terakhir setelah mereka mengunjungi beberapa daerah lainnya, termasuk Muara Enim dan Pali.

“Setiap tahun, kami memberikan laporan terkait berbagai aspek seperti perizinan, pendapatan, dan aset yang telah dievaluasi,” tambah Elman.

BACA JUGA:Insiden Kebakaran Hebat di Prabumulih, Mobil Pengacara Rusak Parah.

BACA JUGA:Suhu Tinggi Melanda Kota Nanas, Ini Respon Warga Prabumulih

Elman juga mengungkapkan beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh OPD, salah satunya masalah yang dihadapi Badan Aset dalam menjalin kerja sama dengan PT KAI. Untuk mencari solusi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut diundang dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah sedang fokus pada pemasangan alat tapping box yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: