Harapan Baru untuk PHL R3 Prabumulih yang Gagal Seleksi PPPK 2024

PRABUMULIHPOS.CO - Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) kategori R3 di Kota Prabumulih yang belum berhasil lolos dalam seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 kini kembali memiliki harapan.

Pemerintah Kota bersama DPRD setempat sedang merancang skema baru agar mereka tetap dapat diakomodasi melalui jalur PPPK paruh waktu.

Isu ini menjadi topik utama dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat DPRD Prabumulih pada Senin (14/7). Pertemuan tersebut secara khusus membahas nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Prabumulih, Efran Santiaji, menyampaikan bahwa PHL yang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetapi belum lolos seleksi akan diajukan untuk skema PPPK paruh waktu.

BACA JUGA:Polres Prabumulih Gelar Operasi Patuh Musi 2025, Prioritaskan Keselamatan Berkendara

BACA JUGA:Krisis Air Bersih di Prabumulih, Dua Pompa PDAM Rusak Serentak

“Seluruh PHL yang tidak masuk dalam tahap optimalisasi akan kami usulkan melalui jalur PPPK paruh waktu,” jelas Efran.

Ia menambahkan bahwa proses pengajuan masih berlangsung, seiring dengan tahapan seleksi PPPK kedua yang masih berjalan. Meski belum resmi diangkat, pemerintah daerah memastikan para tenaga honorer tetap menerima gaji hingga proses seleksi diperkirakan selesai pada Oktober 2025.

“Gaji tetap diberikan sampai seleksi final, tergantung dari alokasi anggaran,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H Elman ST MM, juga menyampaikan dukungan terhadap langkah ini. Menurutnya, pemerintah akan aktif menjalin komunikasi dengan pusat agar status para honorer segera mendapatkan kejelasan.

BACA JUGA:LCLP 2025 Resmi Ditutup, PHR Cetak Pemimpin Muda Tangguh dan Profesional

BACA JUGA:Polsek Prabumulih Timur Panen Kangkung, Dukung Ketahanan Pangan Lewat Program P2L

“Kita berupaya keras agar keputusan mengenai PPPK paruh waktu bisa keluar paling lambat Oktober,” ujarnya.

Ketua DPRD Prabumulih, Deni Victoria SH MSi, yang hadir bersama Wakil Ketua Aryono dan anggota dewan lainnya, menyatakan komitmen lembaganya untuk mengawal proses ini sampai ke tingkat nasional.

Sumber: