“Kami akan mengajukan surat kepada Wali Kota agar R4 dan R5 dapat diterima sebagai PPPK paruh waktu,” kata Deni Victoria usai menerima audiensi dari perwakilan Forum R4.
Selain itu, Deni juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sedang mengkhawatirkan para tenaga non-ASN. Dia meminta agar Pemkot Prabumulih tidak melakukan PHK massal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kami meminta agar tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap para PHL ini,” tegasnya.
Deni mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai nasib para tenaga honorer tersebut. Dari komunikasi itu, pemerintah daerah didorong untuk mengangkat R4 dan R5 menjadi PPPK paruh waktu.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kota Prabumulih, Melwansyah menyampaikan bahwa aspirasi dari DPRD akan disampaikan ke pimpinan Pemkot.
“Aspirasi mereka sudah kami tampung dan akan diteruskan kepada pimpinan,” ujarnya.
Langkah DPRD ini diharapkan menjadi kabar baik bagi para tenaga honorer di Prabumulih yang selama ini menunggu kepastian status kerja mereka. (*)