Menanggapi hal tersebut, Jupni kembali menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan ataupun penarikan pajak.
Ia menjelaskan, informasi yang dihimpun BPS diperuntukkan bagi kebutuhan statistik dan penyusunan gambaran perekonomian. Data tersebut tidak digunakan untuk mengejar kewajiban perpajakan masyarakat maupun perusahaan.
“Sensus ekonomi ini tidak ada keterkaitan dengan persoalan pajak. Data OSS perusahaan yang didata sangat dirahasiakan, termasuk juga dengan omzet dan aset yang dimiliki perusahaan,” tegasnya.
Jupni juga memastikan informasi mengenai perusahaan, termasuk data OSS, omzet dan aset, memiliki ketentuan kerahasiaan. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu khawatir ketika memberikan informasi kepada petugas sensus.
BACA JUGA:Desa Karangan Prabumulih Resmi Terapkan DIGIDES, Pelayanan Warga Kini Bisa Diakses Secara Digital
BACA JUGA:Karhutla Sindur Jadi Perhatian, Wali Kota Prabumulih Cek Langsung Lokasi
Menurutnya, keterbukaan responden sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih akurat.
Data Sensus Jadi Gambaran Ekonomi
Jupni menilai kelengkapan hasil pendataan memiliki peran penting karena Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menghasilkan gambaran mengenai aktivitas perekonomian berdasarkan berbagai subsektor.
“Sensus ekonomi ini hasil akhirnya adalah potret ekonomi makro per subsektor,” ungkapnya.
Hasil tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat kondisi dan perkembangan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk aktivitas dunia usaha yang berlangsung di Kota Prabumulih.
BACA JUGA:Diduga Edarkan Sabu, Pria 25 Tahun Diamankan Polisi di Prabumulih
BACA JUGA:Desa Karangan Prabumulih Resmi Terapkan DIGIDES, Pelayanan Warga Kini Bisa Diakses Secara Digital
Data yang terkumpul juga menjadi bagian dari informasi statistik yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih luas, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Meski masih menyisakan sekitar 18 persen responden, Jupni optimistis kekurangan tersebut masih dapat dikejar. Ia menyebut kondisi yang dihadapi petugas sebagai tantangan untuk menyelesaikan seluruh proses pendataan.
BPS bersama Pemerintah Kota Prabumulih akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang belum berhasil didata.