Gaji PHL Pemkot Prabumulih Dipastikan Aman Hingga Juni 2025, Ini Penjelasan Pj Wali Kota

PRABUMULIHPOS.DISWAY.ID - Beberapa Pegawai Harian Lepas (PHL) di Pemerintah Kota Prabumulih mulai mempertanyakan mengenai pembayaran gaji mereka, sembari menunggu kepastian jadwal pelantikan. Sebagian dari mereka khawatir bahwa gaji mereka akan dihentikan karena proses pelantikan yang masih belum jelas.

"Sampai saat ini belum ada kejelasan apakah kami masih akan menerima gaji dan sampai kapan. Kami khawatir, gaji terhenti hanya karena pelantikan yang belum dilakukan," ujar beberapa pegawai yang merasa cemas.

Selain itu, ada juga kekhawatiran di kalangan PHL yang belum lulus dalam tes PPPK tahap I dan mereka yang belum mengikuti tes PPPK tahap II. "Kami merasa bingung, tapi masih berharap gaji tetap diberikan. Takutnya, gaji tidak dibayar lagi," tambah salah satu pegawai lainnya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih memberikan kepastian bahwa gaji para PHL akan tetap dibayarkan hingga Juni 2025. Pemerintah Kota Prabumulih telah menganggarkan dana untuk gaji mereka, sehingga diharapkan PHL tidak perlu khawatir. "Gaji mereka sudah dipastikan sampai Juni 2025. Insya Allah aman," jelas Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM.

BACA JUGA:Pj Walikota Prabumulih Ajak Petugas Kesehatan Berikan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

BACA JUGA:Pelayanan Disdukcapil Kota Prabumulih Meningkat Usai Pengumuman Hasil Seleksi PPPK

Terkait dengan pelantikan PPPK tahap 1, Elman menyebutkan bahwa belum ada kabar resmi mengenai jadwalnya, meskipun ada informasi bahwa pelantikan mungkin dilakukan sekitar bulan Agustus, namun masih belum bisa dipastikan.

Di sisi lain, sampai saat ini gaji PHL untuk periode Januari hingga Februari 2025 masih belum dibayarkan. Elman memastikan bahwa pembayaran gaji PHL akan segera dilakukan dalam waktu dekat. "Tidak perlu khawatir, semuanya akan segera dibayar," ujar Elman saat ditemui di Gedung Pemkot Prabumulih, Selasa, 11 Februari 2025. Namun, Elman menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi dan aturan resmi untuk memastikan dasar hukum pembayaran gaji tersebut.

 

Sumber: