Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi agar masyarakat dapat mengikuti program perumahan tanpa terkendala perbedaan domisili pada KTP.
Tito turut mengimbau pemerintah daerah agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR.
Ia menegaskan bahwa manfaat jangka panjang justru lebih besar karena pembangunan rumah akan meningkatkan nilai pajak serta menggerakkan ekonomi daerah.
BACA JUGA:Viral di Ampera, Anak Jalanan Diduga Hirup Lem Diamankan Polisi
BACA JUGA:WNA China Diduga Langgar Izin Kerja di Prabumulih, Imigrasi Turun Tangan
“Daerah tidak perlu khawatir kehilangan PAD. Saat rumah sudah terbangun, daerah akan memperoleh PBB, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga akan meningkat,” jelasnya.
Dengan backlog perumahan yang masih menembus lebih dari satu juta kepala keluarga, Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan besar di sektor hunian.
Namun melalui kolaborasi berbagai pihak, dukungan kebijakan pemerintah, serta kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peluang untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas di Sumsel semakin terbuka lebar. (*)