17 Polres Terima Anugrah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Ini Nilai yang Diraih

PALEMBANG, PRABUMULIHPOS.CO.ID – Polres Prabumulih menjadi salah satu peraih predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI. Diketahui, Polres Prabumulih sendiri mendapatkan nilai 81.07.

Selain Polres Prabumulih, 16 Polres pada jajaran Polda Sumatera Selatan juga mendapatkan penganugrahan pridekat kepatuhan standar pelayanan public tahun 2022 tersebut.

BACA JUGA:Disambut

Penganugrahan itu sendiri dilaksanakan, Rabu 1 Februari 2023 bertempat di auditorium lantai tujuh Gedung Presisi Mapolda Sumsel dan dihadiri langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK.

Kapolda mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk.

Untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

BACA JUGA:Modus Beli Mobil, Dua Pria Ini Diringkus Polisi

"Polri khususnya kita, adalah lembaga negara yang bertugas menjaga Harkamtibmas negara Republik Indonesia juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pelayananan publik yaitu layanan SIM, SKCK, Laporan Polisi, aduan masyarakat dan penanganan permasalahan masyarakat," ujarnya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap lembaga negara diawasi oleh Ombudsman RI. Dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2022 juga di sebelum melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. 

BACA JUGA:Demi Sridevi Bapak di Kota Prabumulih Ini Rela Naik Atap Masjid

Penilaian ini dapat memberikan gambaran dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Polda Sumsel. 

Tahun 2022 lalu, seluruh penyelenggara pelayanan publik yang berada di 17 Polres/Tabes jajaran Polda Sumatera Selatan mendapatkan kategori B dengan opini kualitas tinggi.

"Dengan terselenggaranya kegiatan ini semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan keteguhan hati bagi kita semua untuk terus berkomitmen menjaga integritas, anti KKN dan semangat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik guna membangun reformasi birokrasi Polri di lingkungan Polda Sumsel dan jajaran," ungkapnya.

BACA JUGA:Kunjungi Lalan Muba, Warga Keluhkan Permasalahan Ini ke Gubernur Sumsel

Untuk penilaian sendiri, Polrestabes Palembang dengan nilai 95.89, Polres Mura nilai 90.45, Polres Muara Enim nilai 89.78, Polres Banyuasin nilai 89.65, Polres Muba nilai 89.37, Polres Lubuk linggau nilai 89.17, Polres OKUT nilai 88.62 Polres OKI nilai 88.61, Polres Empat Lawang nilai 86.54.

Kemudian Polres Musi Rawas utara 85.82, Polres OKU nilai  84.73, Polres Ogan Ilir nilai 84.62, Polres Pali nilai 83.33 Polres Lahat nilai 81.26, Polres Prabumulih nilai 81.07, Polres Pagar Alam nilai 80.41 dan Polres OKUS dengan nilai 78.38.

BACA JUGA:Tiba di Kediamannya, Sridevi Langsung Naik Panggung Hibur Masyarakat Nyanyi Tiga Lagu

Sementara dalam sambutannya Ketua Ombudsman RI M Najih SH MHum, PHD menyebutkan ada empat dimensi yang dinilai yaitu kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana pemenuhan standard pelayanan publik,serta pengelola pengaduan tuturnya.

Najih menuturkan, atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik dan pencegahan maladministrasi.

“Kepada pimpinan instansi  mendorong untuk mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik,” ujarnya.

BACA JUGA:Waduh...Peserta Acara Kegerahan Gegara AC Tak Nyala, Wawako Langsung Sentil Pejabat

Kemudian, Ombudsman juga menyarankan kepada pimpinan instansi agar memberikan apresiasi kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau.

Terakhir, Ombudsman mendorong untuk para pimpinan instansi untuk memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

“Dimana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” tutupnya.

BACA JUGA:Herman Deru Pastikan Teriakan Kekurangan Pupuk di Sumsel Tak Ada Lagi

BACA JUGA:Disambut Wako di Bandara, Ini Rute Arak-arakan dan Jadwal Sridevi di Prabumulih

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M.Zulkarnain SIK MSI  PJU Polda Sumsel Para Kapolres/tabes Jajaran Polda Sumsel. (*)

Sumber: sumeks.co