Transformasi Fraksi DPRD Prabumulih, Dari Enam Menjadi Lima

PRABUMULIHPOS.DISWAY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih telah menyelesaikan pembentukan fraksi untuk lima tahun ke depan. 

Berbeda dengan periode sebelumnya yang memiliki enam fraksi, kini jumlah fraksi berkurang menjadi lima meskipun jumlah kursi di DPRD meningkat dari 30 menjadi 35.

“Fraksi-fraksi ini sudah terbentuk, tetapi belum ada pengesahan resmi. Rencananya, pengesahan akan dilakukan pada Senin, 14 Oktober 2024, setelah rapat paripurna pemilihan ketua definitif,” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Lima fraksi yang telah dibentuk terdiri dari Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKS.

BACA JUGA:Menghadapi Pilkada, Polres Prabumulih Ajak Masyarakat Jaga Ketenangan

BACA JUGA:Tuai Sorotan, Paslon Bupati - ASN Berfoto saat Penyaluran Bantuan di Puskesmas

Salah satu hal menarik dari pembentukan kali ini adalah bergabungnya beberapa partai kecil ke dalam fraksi-fraksi yang lebih besar, dengan Fraksi PDIP menjadi yang paling menonjol karena memiliki anggota terbanyak.

“Fraksi PDIP mencakup beberapa partai lain seperti Hanura, PPP, PAN, dan Nasdem, sehingga total anggotanya mencapai 11 orang,” jelas sumber tersebut.

Lebih lanjut, sumber itu menyatakan bahwa Fraksi Demokrat memiliki 5 kursi, Fraksi Gerindra berisi 6 kursi setelah bergabung dengan PBB, sementara Fraksi PKS dan Golkar masing-masing memiliki 4 kursi.

“Melihat komposisi ini, Fraksi PDIP dapat dianggap sebagai fraksi ‘besar’ karena mampu mengumpulkan banyak partai dalam satu kesatuan,” tambahnya.

BACA JUGA:Ngesti Ridho Yahya Perempuan Pertama yang Maju di Pilkada Prabumulih 2024, Ini Profilnya

BACA JUGA:Daftar Pilkada 2024, Pasangan Bergema Diiringi Lantunan Sholawat menuju Kantor KPU

Ketua sementara DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, juga mengonfirmasi bahwa fraksi-fraksi tersebut telah dibentuk.

Dengan total 30 anggota DPRD yang kini terdistribusi dalam lima fraksi, mereka akan memainkan peran penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran.

Sumber: