Dukung Kebijakan Larangan Bukber, Palo : Pejabat Harus Memberikan Contoh yang Baik
Reporter:
Ros Diana|
Editor:
Ros Diana|
Kamis 30-03-2023,04:24 WIB
Wakil Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE--
PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, mendukung kebijakan Presiden Jokowi agar Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), tak melakukan buka puasa bersama (bukber).
"Pada prinsipnya di daerah.mendukung kebijakan pemerintah pusat," kata Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE MIKom melalui Wakil Ketua H Ahmad Palo SE, Rabu 29 Maret 2023.
Hanya saja ditegaskan Palo, bola intruksi tersebut hanya berlaku untuk pejabat dan ASN. "Presiden tidak membatasi bagi masyarakat untuk melakukan buka puasa bersama,.artinya yang dibatasi adalah para pejabat di lingkungan pemerintahan. Karena ini merupakan tugas kita harapkan pemerintah kota, juga para pejabat di daerah juga mengikuti itu," tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Disinggung dengan kondisi Covid yang sudah melandai, seperti apa pihaknya menyikapi kebijakan tersebut. Palo menegaskan, bahwa larangan tersebut sebagai upaya untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar kiranya pejabat tidak mempertontonkan kemewahan.
"Ini cermin dari pemerintah pusat, bahwa para pejabat juga harus memberikan contoh kepada masyarakat. Bagaimana menjadi pejabat yang baik, dengan tidak mempertontonkan kemewahan. Saya kira itu yang menjadi pokok permasalahan sehingga presiden mengeluarkan edaran itu," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Prabumulih, mengikuti arahan dari Presiden Jokowi terkait larangan buka bersama selama Ramadan 1444 Hijriah bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, Elman ST MM.
"Kita patuhi pemerintah pusat, sebagai ASN, sebagai pejabat harus patuh. Nikmati saja syukuri," kata Elman dibincangi di ruang kerjanya, Selasa 28 Maret 2023.
Terkait larangan dari presiden tersebut, Elman menuturkan pihaknya sudah menyampaikan imbauan ke masing OPD. "Bukber tidak sesuai dengan pemerintah pusat. Sudah kami sampaikan, janganlaj ada bukber di dinas - dinas," ucap pejabat ASN tertinggi Pemkot Prabumulih ini.
Sementara itu, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengungkapkan Arahan Tidak melakukan buka bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah khususnya para menko para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian bukan untuk masyarakat umum.
"Arahan ini perlu sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita Untuk itu saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan tidak berlebihan," kata presiden Jokowi.(08)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: