PDIP Dorong Penambahan Ruang Kelas di 3 SMP Prabumulih untuk Cegah Masalah Dapodik

PRABUMULIH, PRABUMULIHPOS.CO – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti isu kekurangan ruang belajar di sejumlah SMP Kota Prabumulih dalam sidang paripurna DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Suherli Berlian, ST, wakil Fraksi PDIP, menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi ruang kelas di SMP Negeri 8, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 5 yang dinilai belum memadai. Ia menekankan pentingnya pembangunan ruang kelas tambahan sebagai langkah segera.

“Kekurangan ruang kelas bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga berpotensi mengganggu pencatatan data siswa di Dapodik, yang berdampak pada kualitas pengelolaan pendidikan di kota ini,” jelas Suherli. Ia menambahkan bahwa ruang belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Prabumulih, Ir. Dipe Anom, menyatakan bahwa persoalan ini sudah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pendidikan.

BACA JUGA:BRI Kembali Raih Predikat “Sangat Terpercaya” di Indonesia Trusted Companies 2025

BACA JUGA:Kejari Prabumulih Gencarkan Edukasi Hukum dan Pendampingan BLUD untuk Kesehatan Masyarakat

“Pemerintah pusat saat ini memberikan alokasi dana signifikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan dukungan APBN, kekurangan ruang kelas di tiga SMP tersebut dapat segera diatasi,” ujarnya.

Dipe Anom optimistis, pembangunan lima ruang kelas tambahan dapat rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai. Ia menekankan, tanpa ruang kelas yang memadai, kapasitas penerimaan siswa baru bisa terhambat, namun dengan dukungan APBN 2026, semua kebutuhan diharapkan terpenuhi.

Menurutnya, kekurangan ruang belajar muncul karena jumlah siswa baru sebelumnya melebihi kapasitas ideal. Namun, dengan realokasi dana pusat yang fokus pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, masalah ini diyakini segera teratasi.

“Dengan dukungan pemerintah pusat, anak-anak tidak lagi menghadapi kendala pendaftaran di Dapodik, dan pemerataan layanan pendidikan menjadi prioritas utama,” tutup Dipe Anom.

Sumber: